Kriminologi dan Hukum Pidana dalam Penegakan Kasus Narkotika: Studi terhadap Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Kbu

Abstract

Tindak pidana narkotika terus menjadi ancaman serius bagi masyarakat Indonesia. Upaya penegakan hukum tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga mencegah peredaran narkotika yang semakin meluas. Studi ini menganalisis Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Kbu dari perspektif kriminologi dan hukum pidana guna memahami faktor penyebab pelaku terlibat dalam tindak pidana narkotika serta efektivitas penegakan hukum dalam kasus ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data utama berasal dari putusan pengadilan yang dikaji melalui analisis yuridis dan kriminologis. Teori asosiasi diferensial, teori pilihan rasional, serta teori kontrol sosial digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang melatarbelakangi tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Selain itu, penelitian ini juga mengevaluasi penerapan hukum pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan terdakwa dalam tindak pidana narkotika dipengaruhi oleh faktor sosial dan ekonomi. Putusan yang dijatuhkan, yakni pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, mencerminkan upaya penegakan hukum dalam memberikan efek jera. Namun, dari perspektif kriminologi, pendekatan represif saja tidak cukup efektif dalam menekan angka kejahatan narkotika, sehingga diperlukan strategi pencegahan berbasis rehabilitasi dan pemberdayaan sosial.