Efektivitas Perda Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2022 dalam Meningkatkan Ketertiban Umum
Main Article Content
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Ketertiban Umum, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi efektivitasnya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif, yang melibatkan analisis terhadap regulasi, observasi lapangan, dan wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan sarana dan prasarana, serta ketidakjelasan sanksi bagi pelanggar menjadi tantangan utama dalam penegakan peraturan. Masyarakat cenderung tidak mematuhi peraturan yang ada, dan penegakan hukum yang tidak konsisten oleh Dinas Perhubungan memperburuk situasi. Selain itu, kurangnya koordinasi antara lembaga eksekutif dan legislatif juga menghambat efektivitas implementasi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan sosialisasi mengenai Perda, pengadaan sarana penertiban yang memadai, serta keterlibatan masyarakat dalam proses penegakan hukum untuk menciptakan ketertiban umum yang lebih baik di Kabupaten Lampung Utara. Dengan langkah-langkah strategis ini, diharapkan tujuan Perda dapat tercapai dan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat.
Downloads
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
References
Abidah, N. L. (2023). Strategi Optimalisasi Pelaksanaan Pengenaan Pajak Rumah Kos Berdasarkan Perda Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Jurnal Mediasosian Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara, 7(2), 338–352. https://doi.org/10.30737/mediasosian.v7i2.4538
Absari, M. (2023). Diskursus Mengenai Peran Arsitek Dalam Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung Di Kota Mataram. Jurnal Lingkungan Binaan Indonesia, 12(1), 58–63. https://doi.org/10.32315/jlbi.v12i1.70
Affiangit, T. (2024). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Desa Wisata Di Desa Somongari. Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja, 14(2), 181–195. https://doi.org/10.33701/jiwbp.v14i2.4655
Aituru, Y. P. (2023). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika. Journal of Law Review, 2(1), 70–91. https://doi.org/10.55098/jolr.v2i1.51
Ariesta, S. F. (2023). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah. Jurnal El-Riyasah, 14(1), 44. https://doi.org/10.24014/jel.v14i1.21485
Arifathyani, S. (2023). Implementasi Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Melalui Analisis Kebutuhan Diklat Guna Terciptanya Reformasi Birokrasi Dan Sumber Daya Manusia (SDM) Yang Unggul Di Direktorat Jenderal Minyak Dan Gas Bumi. Jurnal Pendidikan West Science, 1(12), 789–800. https://doi.org/10.58812/jpdws.v1i12.840
Asrizal, A. (2023). Relasi Eksekutif Dalam Penyelenggaraan Tonomi Daerah Di Takalar. Journal of Government Insight, 3(1), 252–264. https://doi.org/10.47030/jgi.v3i1.519
Badrika, A., Sulandari, S., & Astawa, I. W. P. (2022). Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Gianyar. Jurnal Ilmiah Cakrawarti, 5(2), 80–89. https://doi.org/10.47532/jic.v5i2.655
Bunga, M. (2020). Model Pembentukan Peraturan Daerah Yang Ideal Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah. Jurnal Hukum & Pembangunan, 49(4), 818. https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no4.2342
Dewi, D. S. (2024). Sistem Informasi Manajemen Pendidikan (SIMDIK): Analisis Faktor Pendukung Dan Penghambat. Jurnal Global Futuristik, 2(1), 44–50. https://doi.org/10.59996/globalistik.v2i1.356
Etem, G. S. (2023). Analisis Efektivitas Dan Kotribusi Pajak Hotel, Restoran, Hiburan Dan Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2018-2021. J-Aksi Jurnal Akuntansi Dan Sistem Informasi, 4(2), 150–162. https://doi.org/10.31949/jaksi.v4i2.5372
Ezyoni, M. H. (2023). Efektivitas Alokasi Dana Desa Kabupaten Solok Selatan Pada Tahun 2020. Transparansi Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi, 5(2), 121–129. https://doi.org/10.31334/transparansi.v5i2.2377
Far’ain. (2023). Sejarah Perkembangan Otonomi Daerah Di Indonesia. https://doi.org/10.31219/osf.io/wdtcy
Guntoro, M. (2021). Desentralisasi Dan Otonomi Daerah. Jurnal Cendekia Jaya, 3(2), 1–9. https://doi.org/10.47685/cendekia-jaya.v3i2.184
Hendrik, H. (2023). Sinkronisasi Perdais Yogyakarta Tentang Pemeliharaan Dan Pengembangan Kebudayaan Dengan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Inovasi, 20(2), 113–126. https://doi.org/10.33626/inovasi.v20i2.744
Hidayat, T., & Khaldun, R. I. (2021). Hubungan Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah Dan Persentase Kemiskinan Pada Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2013 – Tahun 2018. Journal of Economic Public and Accounting (Jepa), 3(2), 139–148. https://doi.org/10.31605/jepa.v3i2.915
Indrawan, I., & Alim, N. (2022). Implementasi Pembelajaran Akidah Akhlak. Edudeena, 6(2), 117–128. https://doi.org/10.30762/ed.v6i2.639
Lobo, E. A. (2023). Pengendalian, Pengawasan Minuman Beralkohol Dan Pelarangan Minuman Oplosan Melalui Pelaksanaan Peraturan Daerah No 4 Tahun 2019 Di Kabupaten Bantul. Journal of Society Bridge, 1(1), 17–41. https://doi.org/10.59012/jsb.v1i1.3
mariyanto, I., & Supriansyah, S. (2021). Implementasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Pada Pemerintah Daerah Di Masa Covid-19. Jiko (Jurnal Informatika Dan Komputer), 4(3), 173–179. https://doi.org/10.33387/jiko.v4i3.3369
Maure, P. N. (2023). Implementasi Kewenangan Pemerintah Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Proses Pembentukan Perda Kota Kupang. Comserva Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat, 3(02), 676–683. https://doi.org/10.59141/comserva.v3i02.809
Muhammad, F. (2024). Implementasi Program Bajak Gratis Brigade Alsintan Bagi Petani Sebagai Program Unggulan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar. JDP (Jurnal Dinamika Pemerintahan), 7(2), 326–342. https://doi.org/10.36341/jdp.v7i2.5000
Mukhamar, M., Adawiyah, W. R., & Indrayanto, A. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Efektivitas Organisasi Dalam Mewujudkan Ketertiban Dan Ketentraman Umum Kabupaten Cilacap. Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi, 22(4), 468–491. https://doi.org/10.32424/jeba.v22i4.1771
nasir, A. A. (2023). Pelaksanaan Pemerintahan Daerah Dan Penerapan Sanksi Administrasi Dalam Peraturan Daera. https://doi.org/10.31219/osf.io/7fkvs
Nugraha, A. R. (2024). Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Tahun 2017-2021. Action Research Literate, 8(3), 346–350. https://doi.org/10.46799/arl.v8i3.287
Nurbudiwati, N. (2022). Analisis Implementasi Permendagri No 109 Tahun 2019 Tentang Penerapan Pencetakan Kartu Keluarga Secara Mandiri (Studi Kasus Di Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut). Jurnal Pembangunan Dan Kebijakan Publik, 13(2), 66–84. https://doi.org/10.36624/jpkp.v13i2.129
Putra, D. B., Fibriany, F. W., & Aryadi, H. (2022). Pelaksanaan Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia. Jurnal Indonesia Sosial Sains, 3(1), 108–119. https://doi.org/10.36418/jiss.v3i1.516
Rahmawati, M. D., & Nugroho, E. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Simpus Di Puskesmas Kabupaten Sragen. Journal of Information Systems for Public Health, 2(3), 1. https://doi.org/10.22146/jisph.33146
Rakia, A. S. R., Muharuddin, M., & Sahertian, M. (2022). Pelaksanaan Kewenangan Gubernur Dalam Konsep Otonomi Khusus Papua. Justisi, 8(1), 1–14. https://doi.org/10.33506/js.v8i1.1479
Resina, D., Kamarni, N., & Putra, F. P. (2023). Program Keluarga Harapan: Can It Reduce Poverty and Increase Welfare in Indonesia? Household Level Evidence From Districts/Cities in Indonesia on 2019. Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis, 14(2), 277–289. https://doi.org/10.33059/jseb.v14i2.6126
Rohmadani, S., & Megawati, S. (2022). Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional Nambangan Di Kota Surabaya. Publika, 297–308. https://doi.org/10.26740/publika.v10n1.p297-308
Siallagan, D. A. (2023). Peran Pemerintah Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah Agar Terwujudnya Pemerintah Daerah Yang Baik (Good Government). Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Sosial, 2(2), 231–239. https://doi.org/10.58540/jipsi.v2i2.391
Sugiri, D. (2021). Penyaluran Dan Penggunaan Dana Desa Dalam Masa Pandemi Covid-19. Akbis Media Riset Akuntansi Dan Bisnis, 5(2), 130. https://doi.org/10.35308/akbis.v5i2.3806
Suryanti, L. (2024). Hubungan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah Dalam Penetapan Tarif Pajak Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Gorontalo Law Review, 7(1), 17. https://doi.org/10.32662/golrev.v7i1.3160
Wibowo, A. A., & Kertati, I. (2022). Reformasi Birokrasi Dan Pelayanan Publik. Public Service and Governance Journal, 3(01), 01. https://doi.org/10.56444/psgj.v3i01.2785
Wibowo, N. S., Utomo, A. H., Antika, E., Gumilang, M. A., & Rosdiana, E. (2022). Pendampingan Pengembangan Aplikasi Layanan Terpadu Kelurahan Curah Grinting Kota Probolinggo Untuk Meningkatkan Layanan Kepada Masyarakat. J-Dinamika Jurnal Pengabdian Masyarakat, 7(3), 446–450. https://doi.org/10.25047/j-dinamika.v7i3.3391
Wijaya, S. S. (2023). Kendala Pengembangan Inovasi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap. Jurnal Inovasi Daerah, 2(2), 157–166. https://doi.org/10.56655/jid.v2i2.137
Yuliari, N. C. (2024). Analisis Penyerapan Anggaran Pemeliharaan Jalan Pasca Penerapan Kebijakan Earmarking Tax Atas Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Banten. Transparansi Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi, 6(2). https://doi.org/10.31334/transparansi.v6i2.3331
Yuliastuti, A., & Syarif, E. (2022). Studi Peraturan Daerah Bidang Hubungan Industrial Yang Bermanfaat Bagi Perlindungan Buruh/Pekerja Di Kabupaten Sragen Dan Kota Pekalongan. Jurnal Ketenagakerjaan, 17(3), 252–267. https://doi.org/10.47198/naker.v17i3.140