Analisis Kontribusi Dana Transfer Pemerintah Pusat terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kota Malang Periode 2021–2025

Main Article Content

Destriyani Destriyani
Ardhia Pramesti Azzahra
Revienda Anita Fitrie
Eva Hani Fanida

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi dana transfer pemerintah pusat terhadap kemandirian keuangan daerah Kota Malang periode 2021–2025. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan metode analisis rasio keuangan, meliputi rasio kemandirian dan rasio ketergantungan. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa total pendapatan daerah mengalami peningkatan dari Rp2,14 triliun pada tahun 2021 menjadi Rp2,51 triliun pada tahun 2025, yang didukung oleh pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana transfer. Meskipun PAD meningkat dari Rp776,6 miliar menjadi Rp1,05 triliun, struktur pendapatan daerah masih didominasi oleh dana transfer dengan kontribusi lebih dari 50% setiap tahunnya. Rasio kemandirian berada pada kisaran 34%–42% yang menunjukkan kategori sedang, sedangkan rasio ketergantungan berada pada kisaran 58%–65% yang menunjukkan tingkat ketergantungan yang tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa Kota Malang masih berada pada tahap transisi menuju kemandirian fiskal, di mana peningkatan PAD belum mampu secara signifikan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan dalam meningkatkan PAD melalui optimalisasi potensi ekonomi daerah guna memperkuat kemandirian keuangan daerah.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Destriyani, D., Azzahra, A. P., Fitrie, R. A., & Fanida, E. H. (2026). Analisis Kontribusi Dana Transfer Pemerintah Pusat terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kota Malang Periode 2021–2025. J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah, 5(4), 1300–1312. https://doi.org/10.56799/j-ceki.v5i4.17120
Section
Articles

References

Azwar. (2023). Analisis kemandirian keuangan daerah dan potensi pertumbuhan kabupaten/kota di Sulawesi Selatan tahun 2017–2021. Jurnal Manajemen Keuangan Publik, 7(1), 1–25. doi:10.31092/jmkp.v7i1.2118

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2020). Laporan hasil reviu atas kemandirian fiskal. https://www.bpk.go.id/assets/files/lkpp/2020/lkpp_2020_1624341245.pdf

Bakar, A., & Said, S. W. (2021). Analisis tingkat kemandirian, efektivitas, dan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Mimika. Jurnal Kritis (Kebijakan, Riset, dan Inovasi), 5(2), 1–20. https://ejournal.stiejb.ac.id/index.php/jurnal-kritis/article/download/177/119

Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). Implementasi desentralisasi fiskal berdasarkan Undang-Undang No. 1. https://djpb.kemenkeu.go.id

Fariyanda, R., Umyana, A., & Muhsin, M. (2025). Mengukur kemandirian fiskal daerah: Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil dalam era desentralisasi. JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi), 11(5). doi:10.35870/jemsi.v11i5.4320

Hasan, P. P. (2020). Desentralisasi fiskal dan tingkat kemandirian daerah (studi pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat). Widyapraja, 46(2). https://jwk.lan.go.id/index.php/jwk/article/download/226/138

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). Deskripsi dan analisis APBD 2021. https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2022/01/Deskripsi-dan-Analisis-APBD-2021.pdf

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). Deskripsi dan analisis APBD 2022. https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2023/01/Deskripsi-dan-Analisis-APBD-2022.pdf

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025, April 9). Kemandirian fiskal: Antara cita-cita dan realita bergantung pada transfer pusat. https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/kemandirian-fiskal-antara-cita-cita-dan-realita-bergantung-pada-transfer-pusat

Musytari Journal. (2025). Kota Malang masih bergantung besar pada pendapatan transfer. https://cibangsa.com/index.php/musytari/article/download/4711/4063/13478

Pemerintah Kota Malang. (2021). Peraturan Wali Kota Malang Nomor 37 Tahun 2020 tentang Penjabaran APBD Tahun 2021. https://malangkota.go.id/download/transparasi_anggaran/apbd_kota_malang/apbd/SALINAN-PERWAL-NOMOR-37-TA.-2020-TTG-PENJABARAN-APBD-2021-OKE.pdf

Pemerintah Kota Malang. (2021). Pendapatan Asli Daerah Kota Malang Tahun 2021. https://bapenda.malangkota.go.id/wp-content/uploads/2023/05/PAD-2021.pdf

Pemerintah Kota Malang. (2022). Laporan realisasi APBD Tahun 2022 (unaudited). https://malangkota.go.id/download/transparasi_anggaran/realisasi_anggaran/realisasi_apbd_2022/1.LRA-Unaudited-Tahun-2022-terbaru16mei.pdf

Pemerintah Kota Malang. (2022, October 31). Pemkot Malang berupaya tingkatkan kemandirian fiskal. https://malangkota.go.id/2022/11/01/pemkot-malang-berupaya-tingkatkan-kemandirian-fiskal/

Pemerintah Kota Malang. (2023). Peraturan Wali Kota Malang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan APBD 2023. https://malangkota.go.id/download/transparasi_anggaran/apbd_kota_malang/apbd_2023/Perwal-47-Tahun-2023-ttg-Penjabaran-P-APBD-2023_2.pdf

Pemerintah Kota Malang. (2024). Peraturan Wali Kota Malang Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan APBD 2024. https://malangkota.go.id/download/transparasi_anggaran/apbd_kota_malang/apbd-2024/Perwal-16-Tahun-2024-ttg-Penjabaran-Perubahan-APBD-2024.pdf

Pemerintah Kota Malang. (2025). APBD Kota Malang. https://malangkota.go.id/apbd/

Pemerintah Kota Malang. (2025). Peraturan Wali Kota Malang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan APBD 2025. https://malangkota.go.id/download/transparasi_anggaran/apbd_kota_malang/apbd_2025/perwal-No-17-PAPBD-2025.pdf

Pemerintah Kota Malang, Badan Pendapatan Daerah. (2021). Pendapatan Asli Daerah Kota Malang Tahun 2021. https://bapenda.malangkota.go.id/wp-content/uploads/2023/05/PAD-2021.pdf

Repository UNAIR. (2018). Pengaruh transfer pusat terhadap kemandirian fiskal daerah. https://repository.unair.ac.id/104122/3/4.%20BAB%201%20PENDAHULUAN.pdf

Repository UGM. (2022). Pengaruh transfer pemerintah pusat terhadap kemandirian keuangan pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Barat. http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/216659

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2023, September 13). Kebijakan fiskal daerah dalam rangka pemerataan dan kemandirian pemerintahan daerah. https://setkab.go.id/kebijakan-fiskal-daerah-dalam-rangka-pemerataan-dan-kemandirian-pemerintahan-daerah/

Syam, F. (2022). Analisis kemandirian keuangan daerah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kaimana. Jurnal Tinjauan Manajemen Publik, 12(2). https://ejournal.ipdn.ac.id/index.php/jtpm/article/view/2666

Versa Journal. (2024). Analisis ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer pusat dan dampaknya terhadap kemandirian fiskal. https://journalversa.com/s/index.php/jmd/article/view/3211

Wicaksono, M. A. (2018). Analisis kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kemandirian keuangan pemerintah terhadap pendapatan daerah (Studi pada BPKAD Kota Malang) [Tesis]. Universitas Brawijaya. https://repository.ub.ac.id/id/eprint/9714/