Mangkraknya Pembangunan Gedung Pemerintah Daerah sebagai Representasi Lemahnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah di Kabupaten Sukabumi
Main Article Content
Abstract
Penelitian ini mengkaji secara mendalam penyebab stagnasi pembangunan gedung pemerintah Kabupaten Sukabumi senilai Rp181 miliar yang terhenti sejak 2019 sebagai cerminan kerusakan tata kelola daerah. Metode yang digunakan yaitu, kualitatif berbasis studi literatur dengan menelaah dokumen resmi, regulasi, laporan media, dan publikasi akademik terkait tata kelola pemerintahan, proyek publik, serta manajemen pembangunan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mangkraknya proyek bukan semata akibat persoalan teknis, tetapi merupakan akumulasi disfungsi struktural berupa perencanaan yang tidak berbasis data, ketidakterpaduan dokumen pembangunan, lemahnya kapasitas teknis aparatur, serta pengawasan internal yang cenderung bersifat administratif. Intervensi politik lokal semakin memperlemah konsistensi kebijakan, sehingga proses penganggaran dan pengadaan kehilangan transparansi, stabilitas, dan rasionalitas teknokratis. Terputusnya rantai integrasi perencanaan–penganggaran–pengawasan menyebabkan belanja modal bergerak tanpa arah strategis dan tanpa koreksi yang memadai, sehingga deviasi pekerjaan dan penyimpangan anggaran tidak terdeteksi sejak fase awal. Kondisi ini melahirkan pemborosan anggaran, hilangnya manfaat publik, mandeknya pelayanan, serta penurunan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Temuan penelitian menegaskan bahwa perbaikan tata kelola tidak dapat bersifat parsial, tetapi memerlukan rekonstruksi menyeluruh melalui penguatan kapasitas teknokratis, reformasi mekanisme pengadaan, dan pembentukan forum pertanggungjawaban publik yang memungkinkan kontrol eksternal bekerja secara substantif. Tanpa pembenahan sistemik, proyek publik berskala besar akan tetap rentan mengalami stagnasi dan menimbulkan kerugian fiskal serta sosial bagi masyarakat.
Keywords: Good Governance, Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan Internal, Perencanaan Anggaran, Birokrasi Daerah
Downloads
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
References
Aisy, N. R., & Haryanto. (2024). PENGARUH GOOD GOVERNANCE, PENGENDALIAN INTERNAL DAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH (Studi pada OPD Kota Semarang). DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING, 1(3), 1. http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting
Akadun. (2011). Revitalisasi Forum Musrenbang sebagai Wahana Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. MIMBAR, 27(2), 183–191.
Amalia, S. (2022). Analisis Dampak Korupsi pada Masyarakat (Studi Kasus Korupsi Pembangunan Shelter Tsunami di Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang). Indonesian Journal of Social and Political Sciences, 3(1), 55–76.
Aroge, I. O. (2023). Effect of Public Projects’ Failure on Infrastructural Development in Ondo State, Nigeria. African Journal of Economics and Sustainable Development, 6(2), 18–29. https://doi.org/10.52589/ajesd-ipfqwxpw
Caesaratri, F. C. I., & Sulistiyowati, F. (2024). GOOD PUBLIC GOVERNANCE, SISTEM PENGENDALIAN INTERN, DAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH. Prosiding ASIC, 1, 194–200.
Çiçek, H. (2020). Effects of Malfunctions in Supply Chain Management on Company Revenues. Int. J Sup. Chain. Mgt, 9(5), 39–45. http://excelingtech.co.uk/
Creswell, J. W. (2013). Qualitative Inquiry And Research Design: Choosing Among Five Approaches (3rd ed.). SAGE.
Faozan, H. (2010). TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH YANG BAIK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI LOKAL YANG MENIMBULKAN PEMBANGUNAN DAERAH. Jurnal Ilmu Administrasi, VII(4), 297–307.
Fathurrahman, Burhanudin, H., & Hariati, Hj. (2019). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA MELINTANG KECAMATAN MUARA WIS KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA. EJournal Administrasi Negara, 7(3), 9121–9132.
Gandaria, R. Y. (2015). IMPLEMENTASI ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AAUPB) DALAM MEWUJUDKAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE AND CLEAN GOVERNMENT DI PEMERINTAHAN DAERAH. Lex Administratum, III(6), 5–13.
Haryono, N. (2016). Transparansi Pemerintah Lokal dalam Membangun Good Governance Local Government Transparency in Building Good Governance. Jejaring Administrasi Publik, 8(2), 927–942.
Hurulean, L. K., & Maskur, A. (2024). Tanggung Jawab Hukum Kontraktor dalam Proyek Mangkrak di Maluku Barat Daya. Jurnal Hukum Dan Sosial Politik, 2(3), 24–33. https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v2i3.3241
Latief, F., & Mutiarin, D. (2016). Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bulukumba Tahun 2014. Journal of Governance and Public Policy, 3(2), 245–262. https://doi.org/10.18196/jgpp.2016.0058
Mbipi, S. D., Assih, P., & Sumtaky, M. (2021). Pengelolaan Keuangan Daerah dan Good Governance terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. AFRE (Accounting and Financial Review), 3(2), 152–158. https://doi.org/10.26905/afr.v3i2.5503
Muin, F. (2014). Otonomi Derah dalam Perspektif Pembagian Urusan Pemerintah-Pemerintah Derah dan Keuangan Daerah. Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, 8(1), 69–75.
Novian, F.-. (2024). Isu Strategis Tantangan Pembangunan Infrastruktur Nasional Dan Infrastruktur Daerah Di Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara. JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 9(2), 211–225. https://doi.org/10.14710/jiip.v9i2.23541
Rasul, S. (2009). PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI. MIMBAR HUKUM, 21(3), 409.
Rozikin, M., Hake, S. D. A., & Effendi, W. N. (2025). Sinkronisasi Perencanaan, Penganggaran dan Pengawasan: Peta Jalan Menuju Keberhasilan Pembangunan (Studi pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur). Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP), 7(1), 124–139.
Sariono, E., & Sitorus, M. (2024). PEMERINTAH KOTA DEPOK. COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting, 7(5), 3580–3587.
Satyawati, S. Q., & Fitria, Y. (2025). Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi untuk Good Governance di Kecamatan Teluk Bayur. Jurnal Studi Pemerintahan Dan Akuntabilitas (Jastaka), 5(1), 7–22. https://doi.org/10.35912/jastaka.v5i1.5147
Sianturi, F. A. E., & Dwicaksono, A. (2023). Pengaruh Akuntabilitas Sebagai Asas Good Governance Terhadap Pembangunan Daerah di Indonesia. Bappenas Working Papers, 6(1), 38–59. https://doi.org/10.47266/bwp.v6i1.205
Sihotang, J. S. (2023). Good Governance dalam Pelayanan Publik. Trending: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen, 1(2), 188–201.
Surri, D. A., & Alfianto, I. (2025). Faktor Penyebab Keterlambatan Proyek Infrastrktur di Indonesia dan Strategi Manajemen: Studi Literatur. Journal of Sustainable Construction’s License and Permission, 5(1), 25–34. https://doi.org/10.26593/josc.v5i1.9253
Trisno, A., Lapian, M., & Pangemanan, S. (2017). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik. Jurnal Eksekutif, 1(1), 1–9.
Wijayanto, H. (2015). Transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Melalui Penerapan E-Budgeting. The Indonesian Journal of Public Administration, 1(1), 72–87.
Yamoah, W., Bondong, R., & Abubakari, A.-B. (2023). An Assessment of Failed Government Projects in Low Resource Countries: A Systematic Review. Public Policy and Administration Research, 13(5), 42–51. https://doi.org/10.7176/ppar/13-5-04