Perbandingan Kebijakan Fasilitas Transportasi Umum Terhadap Aksesibilitas Kelompok Disabilitas Kabupaten Jember dan Kota Hamburg
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
Abstract: Kelompok disabilitas merupakan salah satu kelompok rentan mengalami diskriminasi secara verbal maupun kekerasan yang secara perlindungan yuridis hak-hak kelompok tersebut telah diatur di dalam Pasal 5 ayat 3 butir (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sebagai lex specialis. Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan studi komparasi terhadap kebijakan pemerintah kabupaten jember terhadap praktik implementasi perda yang mengakomodasi perlindungan kelompok disabilitas sebagai kelompok afirmasi terhadap kebijakan yang diterapkan di kota Hamburg, negara Jerman, sehingga dengan melakukan perbandingan terhadap dua negara, dapat dianalisis kekurangan dan kelebihan kebijakan negara masing-masing untuk melakukan evaluasi demi perkembangan kebijakan selanjutnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dan wawancara. Kesimpulan berdasarkan hasil penelitian adalah Kota Hamburg telah memaksimalkan praktik kebijakan yang telah diundangkan terhadap perlindungan kelompok disabilitas, sementara Kabupaten Jember memerlukan perbaikan lebih lanjut terhadap penyusunan perda sehingga kepentingan dan hak-hak mereka sebagai warga negara dapat diakomodasi dengan adil.
Keywords: kelompok disabilitas, kebijakan afirmasi, kota hamburg, kabupaten jember, transportasi umum
Downloads
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
References
Ambati, N. and Ambati, H. (2013) ‘Paradigm shift in German disability policy and its impact on students with disabilities in higher education’, Int J Soc Sci Interdis Res, 2(4).
Aulia, F. D., Siti Asiah, D. H. and Irfan, M. (2021) ‘PERAN PEMERINTAH DALAM PENANGANAN DAMPAK PANDEMI COVID-19 BAGI PENYANDANG DISABILITAS’, Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, 7(3). doi: 10.24198/jppm.v7i3.29137.
Bunt, D. et al. (2020) ‘Quotas, and Anti-discrimination Policies Relating to Autism in the EU: Scoping Review and Policy Mapping in Germany, France, Netherlands, United Kingdom, Slovakia, Poland, and Romania’, Autism Research, 13(8). doi: 10.1002/aur.2315.
Dieckmann, F., Giovis, C. and Offergeld, J. (2015) ‘The Life Expectancy of People with Intellectual Disabilities in Germany’, Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 28(5). doi: 10.1111/jar.12193.
Dini, W. (2019) PENYANDANG DISABILITAS DI INDONESIA: PERKEMBANGAN ISTILAH DAN DEFINISI, JILID.
Gehrig, S. (2018) ‘Reaching out to the third world: East Germany’s anti-apartheid and socialist human rights campaign’, German History. doi: 10.1093/gerhis/ghy064.
Henninger, A. and Von Wahl, A. (2019) ‘This Train Has Left the Station: The German Gender Equality Regime on Course Towards a Social Democratic Model (2013–17)’, German Politics, 28(3). doi: 10.1080/09644008.2018.1551484.
Hilbert, A. et al. (2017) ‘Public Support for Weight-Related Antidiscrimination Laws and Policies’, Obesity Facts, 10(2). doi: 10.1159/000456012.
Katz, D. M. et al. (2020) ‘Complex societies and the growth of the law’, Scientific Reports, 10(1). doi: 10.1038/s41598-020-73623-x.
Kaatsch, P. et al. (2001) ‘Population-based epidemiologic data on brain tumors in German children’, Cancer, 92(12). doi: 10.1002/1097-0142(20011215)92:12<3155::AID-CNCR10158>3.0.CO;2-C.
Kubesch, A. et al. (2020) ‘Real-world data about emotional stress, disability and need for social care in a German IBD patient cohort’, PLoS ONE, 15(1), pp. 1–10. doi: 10.1371/journal.pone.0227309.
Ndaumanu, F. (2020) ‘Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan oleh Pemerintah Daerah’, Jurnal HAM, 11(1). doi: 10.30641/ham.2020.11.131-150.
Pagan, R. (2020) ‘How important are holiday trips in preventing loneliness? Evidence for people without and with self-reported moderate and severe disabilities’, Current Issues in Tourism, 23(11), pp. 1394–1406. doi: 10.1080/13683500.2019.1619675.
Radissa, V. S. et al. (2020) ‘PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR PENYANDANG DISABILITAS PADA MASA PANDEMI COVID-19’, Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial, 3(1). doi: 10.24198/focus.v3i1.28735.
Rifai, A. A. and Humaedi, S. (2020) ‘INKLUSI PENYANDANG DISABILITAS DALAM SITUASI PANDEMI COVID-19 DALAM PERSPEKTIF SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)’, Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, 7(2). doi: 10.24198/jppm.v7i2.28872.
Sakuraba, R. (2008) ‘Employment Discrimination Law in Japan: Human Rights or Employment Policy’, New Developments in Employment Discrimination Law, 5(19).
Sodiqin, A. (2021) ‘AMBIGIUSITAS PERLINDUNGAN HUKUM PENYANDANG DISABILITAS DALAM PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA’, Jurnal Legislasi Indonesia, 18(1). doi: 10.54629/jli.v18i1.707.
Will, A. K. (2019) ‘The German statistical category “migration background”: Historical roots, revisions and shortcomings’, Ethnicities, 19(3). doi: 10.1177/1468796819833437.